Sukabumi – Universitas Nusa Putra menyatakan sikap menolak rencana penambahan lahan dan penerapan desain baru pada pembangunan Jalan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Tol Bocimi) di wilayah Sukabumi. Penolakan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa penambahan lahan yang dikaitkan dengan perubahan desain tol berpotensi menimbulkan ketidakadilan tata ruang, melemahkan prinsip kepentingan umum, serta diduga hanya menguntungkan satu pihak tertentu dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Rektor Universitas Nusa Putra, Dr. Kurniawan, menilai bahwa desain baru yang disertai penambahan lahan cenderung lebih berorientasi pada fasilitasi akses terhadap lahan milik satu pihak yang sebelumnya terisolasi, alih-alih dirancang untuk memaksimalkan manfaat publik secara luas dan merata.
“Jika dibiarkan, penambahan lahan yang dilekatkan pada perubahan desain tersebut berisiko menciptakan preseden buruk dalam perencanaan infrastruktur, di mana kepentingan privat dapat memengaruhi arah kebijakan tata ruang publik,” ungkapnya pada Jumat, 19 Desember 2025.
Lebih lanjut, Dr. Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan jalan tol sebagai proyek strategis nasional harus berpijak pada prinsip kepentingan umum, keadilan spasial, akuntabilitas, dan transparansi, bukan pada penambahan lahan dan desain baru yang berpotensi menguntungkan satu pihak tertentu secara tidak proporsional.
“Setiap penambahan lahan yang disertai perubahan desain tol harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi teknis, sosial, ekonomi, maupun tata ruang. Infrastruktur publik tidak boleh menjadi instrumen penguatan kepentingan sempit satu pihak saja,” tegasnya.
Universitas Nusa Putra juga menekankan bahwa setiap rencana penambahan lahan, perubahan trase, penambahan akses keluar–masuk (interchange), maupun modifikasi desain pendukung wajib disertai justifikasi yang komprehensif.
Justifikasi tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga harus dapat diuji secara publik melalui analisis sosial-ekonomi, dampak lingkungan, keselamatan, serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Penambahan lahan melalui desain baru di tengah capaian pembebasan lahan yang masih rendah berisiko memperpanjang konflik, meningkatkan biaya sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap proyek strategis ini,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa penambahan lahan dan desain baru tanpa keterbukaan data serta argumentasi publik yang memadai berpotensi memperbesar ketimpangan distribusi manfaat pembangunan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian kawasan memperoleh keuntungan berupa akses dan peningkatan nilai tanah, sementara kawasan lain justru menanggung dampak negatif seperti perubahan pola lalu lintas, tekanan lingkungan, serta meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi akibat pergeseran arah pembangunan wilayah.
Dalam rapat koordinasi persiapan pengerjaan konstruksi tol pada bidang tanah dan gedung milik Universitas Nusa Putra yang dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sukabumi serta pihak pengelola proyek, Universitas Nusa Putra secara tegas menyatakan tidak akan menyetujui penambahan pengadaan lahan, khususnya yang menyangkut aset dan wilayah kampus.
Sikap tersebut diambil selama belum terdapat kejelasan dan kepastian mengenai isu ketidakadilan tata ruang dalam rencana penambahan lahan dan desain baru Tol Bocimi.Penolakan itu juga dipicu oleh belum adanya kejelasan mengenai mekanisme penggantian lahan dalam perubahan desain dan penambahan lahan tol, meskipun rapat koordinasi telah dilakukan sebanyak empat kali sebelumnya.
“Sikap ini bukanlah penolakan terhadap penyelesaian pembangunan Tol Bocimi, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan akademik kami agar pembangunan infrastruktur berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.
Universitas Nusa Putra mengakui bahwa Tol Bocimi memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sukabumi. Namun demikian, manfaat pembangunan tersebut dinilai harus dirancang dan didistribusikan secara adil melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, serta menghormati prinsip keadilan tata ruang dan hak masyarakat terdampak. (Red)
