SUKABUMI – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi secara khusus telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor: 188.45/253-SAHLI/2025. Satgas tersebut diketuai oleh Andri Setiawan yang juga menjabat Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Dikutip Pikiran Rakyat, Andri Setiawan menjelaskan bahwa Satgas ini dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah dalam memastikan kualitas menu makanan, standar gizi, serta standar keamanan pangan sesuai prosedur. Andri juga menyebut bahwa langkah ini sebagai antisipasi agar tak terjadi keracunan massal akibat MBG di Kota Sukabumi.
“Di Kota Sukabumi tercatat ada 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yang sudah beroperasi ada 31. Mengenai Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) nanti dicek. Rencana satgas akan mengundang Koorwil, Korcam, SPPG, mitra, yayasan dan elemen lainnya. Termasuk puskesmas, unsur kepala dinas, serta camat untuk melakukan percepatan,” kata Andri, Senin (29/9/2025).
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan, pembentukan satgas ini sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemkot Sukabumi terhadap MBG sebagai proyek strategis nasional. Namun demikian, Ayep Zaki ingin memastikan agar program ini berjalan dengan benar, baik, lancar, dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan.
Ayep Zaki juga menyebut bahwa pembentukan satgas ini sebagai respon atas maraknya keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah.
“Kota Sukabumi sampai hari ini belum ada berita kejadian keracunan massal akibat MBG. Untuk mengantisipasi itu maka dibuat satgas, diinisiasi oleh Pemkot. Langsung saya tunjuk Pak Andri, staf ahli saya sebagai ketua satgas. Yang terlibat di dalamnya lebih ke internal Pemkot saja, terutama Dinkes dengan melibatkan puskesmas-puskesmas,” kata Ayep Zaki.
Dia menjelaskan, permasalahan MBG kerap muncul karena bahan baku yang tidak segar, serta persoalan higienitas. Untuk itu, diharapkan di wilayah Kota Sukabumi dapat menjaga kualitas yang diberikan kepada penerima manfaat yang memang sudah layak konsumsi. Menurut Ayep Zaki, puskesmas dapat melakukan inspeksi Kesehatan lingkungan agar ada evaluasi dalam melakukan pemeriksaan higienitas dan sanitasi.
“Satgas nantinya dapat melakukan deteksi dini dalam penanggulangan makan basi dan memastikan dalam pengelolaan makanan harus lebih bersih serta terawasi. Bebas dari bakteri atau kandungan-kandungan berbahaya. Masing-masing SPPG dan dinas serta forkompimcam harus memiliki atau memegang acuan SOP jaminan keamanan pangan,” ungkap Ayep Zaki.
Dalam keterangannya via daring, Ayep menyoroti pentingnya instrumen uji keamanan pangan. Menurutnya, pengawasan bukan hanya sekadar soal rasa atau kualitas visual makanan, melainkan juga menyangkut kandungan berbahaya.
“Kemudian yang kedua, di dalam material ini ada kandungan logam atau tidak? Logam berat. Jadi kan untuk membeli alatnya aja supaya ini ketahuan, mendeteksi. Jadi di dalam makanan ada untuk mendeteksi logam berat, untuk mendeteksi bakteri e-coli, untuk mendeteksi kehigienisan, dan lain sebagainya. Dan untuk mendeteksi bahwa ini sudah kedaluwarsa atau belum,” jelasnya.
Ayep mengakui, upaya itu membutuhkan perangkat khusus dan proses yang tidak sederhana.
“Saya ini memang tidak terlalu jauh sampai di sana, minimal ya kita akan mengetahui jangan sampai ada makanan-makanan yang berujung nanti keracunan, dan itu aja,” ujarnya.
Sementara itu Satgas MBG di Kota Sukabumi sendiri baru terbentuk sekitar sepekan. Saat ini, kata Ayep, satgas masih berada pada tahap kerja awal berupa koordinasi lintas pihak.
“Satgas ini sudah sepekan kan Pak terbentuk, masih dalam upaya kerja awal lah isinya. Kita kerjanya koordinasi aja. Kita koordinasi kemarin dengan MBG, koordinator wilayah kota, kan gitu. Sudah,” katanya.
Ia melanjutkan, koordinasi berikutnya akan dilakukan dengan pihak dapur penyedia makanan hingga penerima manfaat.
“Dan kita udah diskusi. Tinggal nanti kita koordinasi dengan MBG-nya, dapurnya kan gitu. Kemudian nanti kita koordinasi dengan penerima manfaat seperti itu ya,” jelasnya.
Lebih dari itu, Wali Kota yang baru delapan bulan menjabat sejak pelantikannya pada Februari 2025, mengakui bahwa hadirnya program MBG turut menambah beban kerja pemerintah daerah.
“Kerjaan bertambah, artinya sekarang sudah bukan lagi memantau pelayanan pemerintahan segala macam, sekarang nambah Pak ya harus mengawal itu juga. Ya, ini ditangani oleh sahli aja, staf ahli,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan akan terus mengawal jalannya program agar manfaat yang diterima masyarakat tidak berkurang akibat masalah keamanan pangan. (**)
