Sukabumi – Setiap tanggal 9 Desember, dunia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia momen ketika bangsa-bangsa kembali menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman terhadap keadilan publik dan masa depan generasi.
Tahun ini, gema peringatan itu terasa semakin kuat di Indonesia setelah mencuatnya laporan dugaan skandal kredit BRI Syariah yang melibatkan PT Alpindo Mitra Baja, dengan nilai kredit yang disebut mencapai Rp176,7 miliar.
Laporan yang diajukan Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum Republik Indonesia (AMPH RI) itu bukan hanya menggugah perhatian publik, tetapi juga menimbulkan kegelisahan tentang bagaimana sistem perbankan dapat dieksploitasi melalui mekanisme internal yang tampak formal namun sarat kejanggalan.
Menurut laporan AMPH RI, terdapat dugaan appraisal agunan yang tidak objektif, di mana nilai aset yang dijadikan jaminan kredit PT Alpindo Mitra Baja dinilai jauh lebih tinggi daripada nilai riilnya.
Ketimpangan itu tampak jelas dalam neraca BRI Syariah tahun 2017 yang mencatat nilai agunan diambil alih sebesar Rp96 miliar, sementara tim kurator hanya menemukan nilai aset riil sekitar Rp43 miliar. Disparitas tajam ini tidak hanya memantik pertanyaan profesionalisme dan independensi appraisal, tetapi juga dugaan adanya praktik rekayasa yang dapat merugikan negara secara signifikan.
Dalam perspektif filosofis, kasus ini mencerminkan bagaimana kejahatan finansial dapat beroperasi di ruang yang selama ini dianggap steril ruang di mana proses kredit, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian seharusnya ditegakkan sebagai fondasi perbankan.
Pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif menjadi sorotan utama, karena negara memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi publik tidak dialihkan untuk kepentingan kelompok tertentu melalui praktik koruptif yang terselubung. Dugaan permainan kredit oleh PT Alpindo Mitra Baja, sebagaimana disampaikan AMPH RI, telah menjadi simbol bagaimana korupsi dapat bersembunyi rapi dalam mekanisme legal formal.
Koordinator AMPH RI Moch. Akmal Fajriansyah menegaskan bahwa kejanggalan ini bukan sekadar kekeliruan administratif, namun berpotensi merupakan “kejahatan luar biasa” yang berdampak langsung pada keuangan negara. Dalam atmosfer Hari Anti Korupsi Sedunia, pesan yang ingin ditegakkan jelas: setiap bentuk penyimpangan yang merugikan negara, baik yang bersifat administratif maupun finansial, harus ditindak tanpa kompromi.
Karena itu, sorotan publik kini tertuju pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lembaga ini memegang tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan dugaan penyimpangan tersebut diusut secara komprehensif, profesional, dan transparan.
Penyelamatan uang negara tidak boleh lagi ditunda. Masyarakat mendesak Kejaksaan Agung RI untuk menelusuri seluruh proses pemberian kredit, membuka ulang dokumen appraisal, memeriksa manajemen BRI Syariah serta pihak-pihak terkait di PT Alpindo Mitra Baja, dan membawa kasus ini ke tahap pembuktian yang tegas tanpa pandang bulu.
Bagi publik, penanganan dugaan kasus ini tidak semata-mata tentang angka Rp176,7 miliar.
Ini tentang kepercayaan, integritas institusi, dan masa depan tata kelola negara. Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia menjadi ujian nyata bagi Kejaksaan Agung RI apakah komitmen pemberantasan korupsi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata atau hanya berhenti pada slogan tahunan. Dugaan skandal kredit PT Alpindo Mitra Baja harus dibuka seterang-terangnya demi mencegah hilangnya uang negara dan memulihkan keadilan.
Penyelamatan uang negara harus dilakukan sekarang karena penundaan hanya memberi ruang bagi ketidakpastian, impunitas, dan pudarnya kepercayaan masyarakat. Dan di tangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, publik menaruh harapan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. (Red)
